Saat ini, keberadaan yayasan di Indonesia semakin berkembang dan beragam, mulai dari yayasan keagamaan, sosial, hingga pendidikan. Bagi Anda yang berencana mendirikan yayasan, pemahaman menyeluruh mengenai aturan, tahapan, serta ketentuan hukum menjadi langkah awal penting agar proses pendirian berjalan lancar dan sesuai regulasi.
Melalui artikel ini, Anda akan memperoleh penjelasan lengkap seputar pendirian yayasan, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu dipersiapkan, hingga alur prosedur pendirian yang benar. Informasi ini diharapkan membantu Anda mempersiapkan yayasan secara lebih terstruktur, efektif, dan aman secara hukum.
Baca juga: 5 Perbedaan Lembaga dan Yayasan Pendidikan
Landasan Hukum Syarat Pendirian Yayasan
Kerangka utama pengaturan yayasan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Regulasi ini mengatur mulai dari pendirian, struktur organ, perubahan anggaran dasar, sampai pembubaran yayasan yang wajib anda pahami sejak awal.
Selain itu, berbagai peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lain mengatur aspek spesifik, seperti ketentuan kekayaan awal yayasan, kewajiban pelaporan, hingga syarat bagi pendiri asing yang ingin mendirikan yayasan di Indonesia. Memahami dasar hukum tersebut akan membantu anda menghindari kesalahan administrasi yang bisa menghambat pengesahan atau menimbulkan risiko hukum ke depan.
Apa Saja Syarat Pendirian Yayasan?
Bagian ini menjadi inti pembahasan karena merangkum syarat pendirian yayasan dari sisi dokumen, struktur, hingga aspek kekayaan awal yang wajib tersedia sebelum anda menghadap notaris. Alih-alih menganggapnya sebagai beban, cobalah melihat setiap syarat sebagai komponen penting yang akan memudahkan pengelolaan yayasan secara profesional dan dipercaya donatur.
1. Identitas Lengkap Para Pendiri
Syarat pertama adalah kejelasan identitas para pendiri yayasan, baik perorangan maupun badan hukum, yang akan dituangkan secara formal dalam akta pendirian. Untuk pendiri perorangan WNI, biasanya dibutuhkan fotokopi KTP, NPWP (bila ada), serta data domisili yang valid agar tidak terjadi kendala pada proses verifikasi data.
Jika yang menjadi pendiri adalah badan hukum, misalnya PT atau yayasan lain, maka dibutuhkan dokumen pendirian badan hukum tersebut, akta, dan bukti pengesahan agar posisi mereka sebagai pendiri memiliki landasan yang sah. Kejelasan identitas ini krusial karena berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum atas arah kebijakan yayasan sejak awal.
2. Penentuan Nama dan Kedudukan Yayasan
Nama yayasan bukan sekadar label, melainkan identitas brand sosial yang akan dikenali publik dan mitra anda. Nama tersebut harus memenuhi ketentuan hukum, tidak menyesatkan, tidak sama dengan yayasan lain, dan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan agar dapat diterima dalam sistem administrasi.
Selain nama, anda wajib menentukan kedudukan yayasan, yaitu kota atau kabupaten tempat yayasan berkedudukan secara hukum, yang akan dicantumkan dalam anggaran dasar. Kedudukan ini akan berpengaruh pada domisili administrasi, urusan perizinan daerah, dan juga kemudahan anda menjalin kerja sama dengan pihak lokal terkait program yayasan.
3. Perumusan Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Yayasan
Syarat pendirian yayasan berikutnya adalah merumuskan dengan jelas maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan utama untuk mencapainya. Rumusan ini akan dimuat dalam anggaran dasar dan menjadi rujukan ketika anda mengajukan izin kegiatan, kerja sama dengan pihak ketiga, maupun saat menyusun laporan pertanggungjawaban.
Biasanya, tujuan yayasan bergerak pada bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, misalnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, atau bantuan kemanusiaan. Kejelasan tujuan membantu publik memahami fokus yayasan anda, sekaligus memudahkan donatur menyalurkan bantuan ke program yang mereka anggap paling relevan.
4. Penetapan Kekayaan Awal Yayasan
Yayasan dibentuk atas dasar kekayaan yang dipisahkan dari harta pribadi pendiri. Penetapan modal awal menjadi salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan. Kekayaan awal ini bisa berbentuk uang atau benda lain yang dinilai dengan uang dan harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian maupun pernyataan tertulis pendiri.
Besaran kekayaan awal dapat berbeda bergantung pada karakter yayasan, ruang lingkup kegiatan, dan ketentuan teknis yang berlaku, terutama bila terdapat unsur pendiri asing atau kerja sama lintas negara. Penetapan kekayaan awal yang realistis dan terdokumentasi dengan baik akan menjadi pijakan awal tata kelola keuangan yayasan anda.
5. Penyusunan Anggaran Dasar Yayasan
Anggaran dasar merupakan “konstitusi internal” yayasan yang memuat identitas, tujuan, struktur organ, mekanisme pengangkatan pengurus, hingga ketentuan perubahan dan pembubaran. Dokumen ini wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan dituangkan dalam akta notaris sebagai dasar permohonan pengesahan badan hukum.
Secara umum, anggaran dasar minimal memuat nama dan kedudukan yayasan, maksud dan tujuan, kegiatan, modal awal, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan. Anggaran dasar juga memuat pengaturan detail tentang pembina, pengurus, dan pengawas. Penyusunan anggaran dasar mengurangi potensi konflik internal dan memberi kepastian bagi pihak luar yang bekerja sama dengan yayasan anda.
6. Pembentukan Organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas
Yayasan wajib memiliki tiga organ utama, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Masing-masing organ memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dalam struktur organisasi. Pembina berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yayasan, Pengurus menjalankan kegiatan sehari-hari, sedangkan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan yayasan.
Syarat pendirian yayasan menuntut kejelasan nama, jabatan, dan kewenangan masing-masing organ. Selain itu, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantiannya dalam anggaran dasar. Penunjukan orang yang tepat, kompeten, dan berintegritas pada setiap organ akan sangat memengaruhi reputasi, keberlanjutan, dan kepercayaan publik terhadap yayasan anda.
Proses Akta Notaris sebagai Syarat Pendirian Yayasan
Setelah seluruh syarat pendirian yayasan terkait dokumen, struktur organisasi siap, tahap berikutnya adalah pembuatan akta pendirian di hadapan notaris. Notaris akan menuangkan identitas pendiri, anggaran dasar, dan keterangan pendukung lain ke dalam akta resmi. Hal tersebut adalah untuk menjadi dasar pengajuan pengesahan badan hukum.
Akta tersebut kemudian diajukan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan status badan hukum yayasan. Ketika pengesahan terbit, yayasan anda secara resmi diakui sebagai subjek hukum tersendiri. Menjadikan lebih leluasa menjalin kerja sama, menerima hibah, dan mengembangkan program dengan legitimasi yang kuat.
Kewajiban Administratif dan Perizinan Lanjutan
Memenuhi syarat pendirian yayasan saja belum cukup. Hal ini karena anda juga perlu mengurus kewajiban administratif lanjutan seperti NPWP dan perizinan sesuai kegiatan yayasan. NPWP diperlukan untuk pengelolaan pajak yang tertib, terutama bila yayasan menerima dana besar, mengelola aset, atau memiliki kegiatan usaha penunjang.
Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, atau layanan sosial tertentu mensyaratkan perizinan khusus dari kementerian atau pemerintah daerah terkait. Mengurus dokumen ini sejak awal akan menjaga yayasan anda tetap taat regulasi dan menghindari potensi sanksi administratif di kemudian hari.
Baca juga: Apa Saja Tugas Pembina Yayasan?
Sudah Paham Syarat Pendirian Yayasan? Lantas Apa Langkah Selanjutnya?
Demikian penjelasan seputar pendirian yayasan beserta prosedur dan persyaratan yang perlu Anda pahami. Jika Anda berencana mendirikan yayasan dan ingin memastikan seluruh proses berjalan aman serta sesuai ketentuan hukum, Legal Kreatif siap membantu Anda dari tahap awal hingga yayasan resmi berdiri.</span>
Legal Kreatif hadir memberikan jasa pendirian yayasan yang profesional bagi Anda yang belum memiliki pengalaman dalam pendirian yayasan. Dengan tim berpengalaman dan memahami regulasi terkini, Legal Kreatif siap menjadi solusi kebutuhan legal Anda.
