Pada tahun 2025, kewajiban PKP atau Pengusaha Kena Pajak kembali menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru Nomor PER-7/PJ/2025, pengusaha dengan omzet tahunan di atas Rp4,8 miliar wajib mendaftarkan diri sebagai PKP agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.
Kewajiban PKP ini merupakan bagian krusial dari sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha Anda. Pemahaman mendalam tentang kewajiban PKP wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, terutama yang berniat menaikkan skala usaha dan bertransaksi resmi dalam pasar Indonesia.
Artikel ini akan membahas secara lengkap apa saja kewajiban PKP, tata cara pendaftaran, beserta hak dan keuntungan yang mengiringinya, sehingga anda dapat menjalankan usaha dengan legal dan optimal sesuai peraturan yang berlaku.
Baca juga: Wajib Tahu! 5 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Pelaku Usaha
Apa Itu PKP dan Siapa yang Wajib Menjadi PKP?
Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban PKP mulai berlaku ketika omzet usaha dalam satu tahun buku mencapai batas minimum Rp4,8 miliar.
Selain itu, pengusaha yang memilih secara sukarela untuk menjadi PKP atau yang diwajibkan oleh peraturan tertentu juga harus mengikuti prosedur pengukuhan PKP. Dengan status sebagai PKP, pengusaha tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga membuka peluang mendapatkan hak terkait PPN yang bisa dimanfaatkan untuk efisiensi pajak.
Apa Saja Kewajiban PKP yang Harus Anda Ketahui?
Sebagai PKP, terdapat beberapa kewajiban utama yang harus dilaksanakan agar usaha Anda patuh terhadap peraturan perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan kewajiban PKP secara lengkap.
1. Kewajiban PKP untuk Memungut dan Menyetor PPN
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Anda wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari harga jual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen akhir.
Setelah PPN terkumpul, Anda harus menyetorkannya ke kas negara sesuai jadwal dalam ketentuan perpajakan. Pelaksanaan kewajiban ini perlu secara tertib agar terhindar dari sanksi hukum dan denda administrasi.
2. Menerbitkan Faktur Pajak
Faktur pajak merupakan dokumen resmi yang wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap kali melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai bukti sah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dokumen ini juga memungkinkan pembeli mengkreditkan pajak masukan sesuai aturan perpajakan. Penerbitan faktur pajak harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban penggunaan e-Faktur demi transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.
3. Melaporkan SPT Masa PPN
Setiap masa pajak, biasanya setiap bulan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai laporan resmi atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Kepatuhan Anda dalam melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi administratif. Selain itu, hal ini juga membantu menjaga reputasi usaha Anda dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara profesional dan transparan.
4. Menyimpan Bukti Transaksi dan Dokumen Pendukung
Anda wajib menyimpan seluruh dokumen terkait transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), seperti faktur pajak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya selama minimal 10 tahun.
Penyimpanan dokumen yang lengkap dan tertata rapi sangat penting sebagai alat bukti jika terjadi pemeriksaan pajak. Langkah ini juga membantu menjaga transparansi, kelancaran administrasi, serta kredibilitas usaha Anda di mata otoritas pajak.
5. Mengikuti Peraturan Perpajakan yang Berlaku
Anda perlu selalu memperbarui informasi dan mematuhi setiap perubahan peraturan perpajakan, termasuk ketentuan mengenai tarif PPN, pengkreditan pajak masukan, serta aturan administratif yang menjadi ketetapan pemerintah.
Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat menimbulkan denda atau pembatalan status PKP. Untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar, Anda disarankan menggunakan jasa konsultan pajak atau layanan pembukuan profesional terpercaya.
Bagaimana Prosedur Pendaftaran untuk Memenuhi Kewajiban PKP?
Untuk memenuhi kewajiban PKP, pengusaha harus melewati beberapa tahapan terbaru tahpengukuhan agar memperoleh sertifikat PKP resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur un 2025 adalah sebagai berikut.
1. Pengumpulan Dokumen Pendukung
Langkah pertama dalam proses pendaftaran PKP adalah menyiapkan dokumen penting seperti KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, izin usaha, serta bukti kepemilikan atau tempat usaha sesuai dengan persyaratan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Seluruh dokumen tersebut berfungsi untuk membuktikan legalitas dan keberadaan fisik usaha Anda. Persiapan dokumen yang lengkap dan akurat akan mempercepat proses verifikasi serta meminimalkan potensi penolakan saat pengajuan pendaftaran PKP.
2. Pengajuan Permohonan PKP
Setelah seluruh dokumen persyaratan terpenuhi, Anda dapat mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili usaha yang terdaftar dalam data administrasi perpajakan.
Proses pengajuan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dengan datang langsung ke kantor pajak. Pastikan data yang diunggah sesuai agar permohonan diproses tanpa kendala.
3. Verifikasi Administrasi dan Lapangan
Setelah melakukan pengajuan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan meninjau kelengkapan dokumen dan melakukan proses verifikasi untuk memastikan data usaha Anda valid serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam administrasi perpajakan.
Selain pemeriksaan administratif, petugas pajak juga dapat melakukan verifikasi lapangan guna memastikan usaha Anda benar-benar beroperasi. Proses validasi ini umumnya memakan waktu beberapa minggu sebelum status Pengusaha Kena Pajak (PKP) resmi terbit.
4. Penerbitan Sertifikat PKP
Apabila seluruh proses verifikasi dan pemeriksaan telah lengkap serta memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan sertifikat Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai tanda resmi pengukuhan status perpajakan usaha Anda.
Dengan terbitnya sertifikat PKP, Anda telah sah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Status ini juga meningkatkan kredibilitas usaha Anda dalam transaksi bisnis dan kerja sama dengan pihak lain.
Baca juga: Inilah Jenis Layanan Jasa Perizinan Usaha yang Umum Ditawarkan
Sudah Paham Semua Kewajiban PKP dan Mau Buat Usaha? Gunakan Jasa Legalitas Usaha Legal Kreatif
Memenuhi kewajiban PKP memang tidak mudah, terutama bagi pengusaha yang sibuk mengembangkan usaha. Legal Kreatif hadir memberikan solusi jasa legalitas usaha lengkap dengan pengurusan PKP secara profesional dan terpercaya.
Dengan menggunakan jasa kami, Anda tidak perlu khawatir dengan proses administrasi dan perpajakan yang rumit. Tim ahli kami siap membantu Anda dari tahap pendaftaran, pengukuhan, pengelolaan faktur pajak, hingga pelaporan pajak bulanan.
Legal Kreatif berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk memastikan usaha Anda berjalan legal, efisien, dan sesuai aturan terbaru pemerintah. Segera hubungi kami dan dapatkan kemudahan dalam legalitas agar bisnis Anda makin berkembang dan terpercaya di mata pelanggan maupun otoritas terkait.
