Mendirikan yayasan membutuhkan persiapan yang matang agar setiap dokumen dan tahapan legalitasnya berjalan sesuai ketentuan. Salah satu dokumen penting yang perlu disiapkan adalah akta pendirian yayasan. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses pembentukan yayasan sebelum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.
Bagi Anda yang berencana mendirikan yayasan untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, atau bidang kemanusiaan, memahami persyaratan sejak awal akan membuat prosesnya lebih terarah. Lantas, apa saja syarat yang perlu dipenuhi dan bagaimana proses pengurusan akta pendirian yayasan di notaris? Simak penjelasan berikut.
Baca juga: Mengenal Yayasan dan Peranannya dalam Operasional Dapur MBG (SPPG)
Apa Itu Akta Pendirian Yayasan?
Akta pendirian yayasan merupakan dokumen yang dibuat melalui notaris sebagai dasar pendirian yayasan. Berdasarkan UU Yayasan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Proses pendirian tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang menggunakan bahasa Indonesia.
Akta tersebut tidak hanya mencatat keberadaan yayasan, tetapi juga memuat anggaran dasar serta berbagai keterangan penting mengenai pendiri dan organ yayasan. Karena itu, penyusunan akta perlu memperhatikan nama, tujuan, kegiatan, struktur organisasi, kekayaan awal, hingga ketentuan mengenai pengelolaan yayasan.
Fungsi Akta Pendirian Yayasan
Keberadaan akta memberikan dasar hukum bagi proses pendirian yayasan. Selain itu, dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam pengajuan pengesahan badan hukum kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta. Yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri.
Dengan demikian, akta pendirian bukan sekadar dokumen administratif. Isi akta akan menjadi landasan bagi yayasan dalam menjalankan kegiatan serta mengatur hubungan dan kewenangan Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Dasar Hukum Pendirian Yayasan
Pendirian yayasan di Indonesia memiliki dasar hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ketentuan tersebut mengatur karakter yayasan, tujuan, kekayaan, organ, pendirian, hingga proses pengesahan badan hukum.
Secara umum, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota, tetapi mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Ketentuan Dasar Pendirian Yayasan
Sebelum membuat akta pendirian yayasan, calon pendiri perlu memahami beberapa ketentuan dasar. Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan sebagai kekayaan awal. Selanjutnya, pendirian dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.
Selain itu, kegiatan yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun peraturan perundang-undangan. Yayasan juga dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian tujuannya, tetapi hasil usaha tersebut tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas sebagai keuntungan pribadi.
Syarat Membuat Akta Pendirian Yayasan
Setelah memahami dasar hukumnya, tahap berikutnya adalah menyiapkan berbagai persyaratan. Persiapan yang lengkap membantu notaris menyusun akta secara tepat sekaligus mengurangi risiko perbaikan dokumen saat proses pendirian berlangsung.
Selain data pendiri, calon pendiri juga perlu menentukan identitas dan struktur yayasan sejak awal. Informasi tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam akta pendirian yayasan dan proses pengesahan badan hukum.
1. Dokumen yang Perlu Disiapkan
Dokumen administrasi menjadi salah satu bagian penting sebelum menghadap notaris. Berdasarkan referensi pendirian yayasan, beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:
- Fotokopi KTP Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Fotokopi NPWP Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Bukti kepemilikan atau sewa domisili yayasan.
- Surat pengantar RT/RW sesuai domisili.
- Surat persetujuan dari struktur Pengurus terpilih.
- Data kekayaan awal yayasan.
- Data mengenai nama, tujuan, dan kegiatan yayasan.
Kelengkapan tersebut dapat membantu proses penyusunan akta berjalan lebih efisien. Namun, kebutuhan dokumen dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yayasan sehingga sebaiknya Anda mengonfirmasikannya kepada notaris atau penyedia jasa pendirian yayasan.
2. Data yang Harus Ditentukan
Selain dokumen identitas, calon pendiri perlu menentukan beberapa informasi utama sebelum akta dibuat. Akta pendirian sekurang-kurangnya memuat nama dan kedudukan yayasan, maksud dan tujuan, kegiatan, jangka waktu, kekayaan awal, serta ketentuan mengenai organ yayasan.
Karena itu, pastikan beberapa hal berikut sudah jelas:
- Nama yayasan.
- Tempat kedudukan yayasan.
- Maksud dan tujuan.
- Bidang kegiatan.
- Kekayaan awal.
- Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian organ.
- Ketentuan rapat dan perubahan anggaran dasar.
- Ketentuan pembubaran dan penggunaan kekayaan setelah pembubaran.
Perencanaan tersebut penting karena akta akan menjadi salah satu dasar bagi yayasan dalam menjalankan kegiatan secara legal dan terarah.
Proses Mengurus Akta Pendirian Yayasan di Notaris
Setelah dokumen dan informasi utama siap, Anda dapat melanjutkan proses pembuatan akta dengan notaris. Pada tahap ini, notaris akan memeriksa data yang diberikan, menyusun akta, serta memastikan isi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, proses pendirian yayasan tidak berhenti setelah akta ditandatangani. Secara umum, terdapat tahapan pendirian, pengesahan, dan pengumuman sebelum yayasan sah sebagai badan hukum.
1. Tahapan Pengurusan di Notaris
Prosesnya dapat dimulai dengan konsultasi dan penyampaian data kepada notaris. Setelah itu, notaris menyusun akta berdasarkan informasi pendiri dan ketentuan anggaran dasar yang telah disepakati. Jika seluruh isi sudah sesuai, para pihak menandatangani akta pendirian.
Tahapan berikutnya adalah pengajuan pengesahan badan hukum. Permohonan tersebut diajukan oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta. Setelah memperoleh pengesahan dari Menteri, yayasan mendapatkan status sebagai badan hukum.
2. Pengesahan hingga Yayasan Berstatus Badan Hukum
Pengesahan menjadi tahap penting karena akta notaris saja belum membuat yayasan memperoleh status badan hukum. Setelah permohonan diterima dan disetujui, pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Selanjutnya, pendirian yayasan juga masuk ke tahap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, calon pendiri perlu memastikan seluruh proses berjalan secara berurutan. Kesalahan data, ketidaksesuaian tujuan, atau dokumen yang belum lengkap dapat menghambat proses pengesahan.
Kesimpulan
Membuat akta pendirian yayasan membutuhkan persiapan dokumen, penentuan tujuan dan kegiatan, penyusunan struktur Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta penetapan kekayaan awal. Setelah akta dibuat oleh notaris, proses masih berlanjut pada pengesahan badan hukum dan tahapan administratif lainnya.
Karena itu, memahami setiap persyaratan sejak awal akan membantu Anda mendirikan yayasan dengan proses yang lebih tertata dan minim kendala.
Baca juga: Benarkah Yayasan Wajib Mengantongi NIB?
Ingin Membuat Akta Pendirian Yayasan dengan Proses Kilat?
Mendirikan yayasan tidak cukup hanya dengan membuat akta di hadapan notaris. Anda juga perlu menyiapkan dokumen, menentukan struktur organisasi, merumuskan tujuan dan kegiatan, serta memastikan seluruh proses pengesahan berjalan sesuai ketentuan. Jika setiap tahap terasa rumit, menggunakan bantuan profesional dapat menjadi pilihan yang lebih praktis.
Legal Kreatif siap membantu Anda mempersiapkan dan mengurus kebutuhan pendirian yayasan secara lebih mudah dan terarah. Mulai dari persiapan dokumen hingga proses legalitas, Anda dapat berkonsultasi untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan yayasan yang akan didirikan.
