Syarat pembuatan PT baru telah diatur secara gamblang melalui Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Aturan tersebut menjelaskan ketentuan dasar pendirian perusahaan, mulai dari jumlah pendiri, akta notaris, hingga status badan hukum perusahaan.
Dengan memahami setiap syarat pembuatan PT baru sejak awal, anda dapat mempersiapkan proses pendirian PT secara lebih cepat, dan minim revisi. Dalam 5 menit ke depan, kami mengajak anda memahami syarat pembuatan PT baru yang wajib dipenuhi. Jadi, jangan skip pembahasan sampai selesai, ya!
Baca juga: Jasa Pembuatan PT – Murah, Praktis, dan Bisa Proses dari Rumah
Mengapa Pendirian PT Harus Dipersiapkan dengan Matang?
PT menjadi bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan hukum jelas sehingga mampu meningkatkan kredibilitas bisnis di mata klien, investor, maupun lembaga perbankan. Karena itu, proses pendiriannya perlu dipersiapkan secara detail sejak awal.
Selain berkaitan dengan legalitas usaha, pendirian PT juga berhubungan langsung dengan sistem administrasi perusahaan di masa depan. Ketika seluruh persyaratan sudah sesuai sejak awal, anda dapat menghindari hambatan seperti penolakan nama perusahaan, revisi akta, hingga kendala penerbitan NIB melalui OSS RBA.
Syarat Pembuatan PT Baru yang Harus Dipenuhi
Sebelum mengajukan pendirian perusahaan, terdapat beberapa syarat pembuatan PT baru yang wajib dipenuhi oleh para pendiri. Persyaratan ini menjadi dasar agar perusahaan dapat memperoleh pengesahan resmi sebagai badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
1. Minimal Harus Ada 2 Pendiri
Dalam ketentuan umum Perseroan Terbatas, perusahaan minimal harus didirikan oleh dua orang pendiri atau pemilik saham. Pendiri tersebut dapat berupa individu maupun badan hukum yang bersama-sama menyepakati pembentukan perusahaan melalui akta pendirian di hadapan notaris.
Selain jumlah pendiri, perusahaan juga wajib memiliki minimal satu direktur dan satu komisaris. Namun, sejak tahun 2020 berdasarkan Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pendirian PT dapat dilakukan oleh satu orang melalui skema pendirian PT Perorangan yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.
2. Modal Dasar
Modal dasar menjadi salah satu komponen penting dalam pendirian perusahaan karena mencerminkan kesiapan operasional bisnis yang akan dijalankan. Besaran modal biasanya disesuaikan dengan kebutuhan usaha, skala operasional, serta rencana pengembangan perusahaan dalam jangka panjang.
Saat ini, aturan mengenai modal dasar menjadi lebih fleksibel setelah adanya perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja. Meski demikian, beberapa bidang usaha tertentu tetap memiliki ketentuan modal minimum tersendiri sehingga anda perlu menyesuaikannya dengan kategori bisnis yang dijalankan.
3. Nama PT
Nama PT wajib memenuhi ketentuan tertentu agar dapat disetujui oleh sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu syaratnya yaitu nama perusahaan minimal terdiri dari tiga kata dan setiap kata sekurang-kurangnya memiliki tiga huruf.
Selain itu, nama perusahaan juga harus bersifat unik dan belum pernah digunakan oleh badan usaha lain sebelumnya. Karena itu, anda perlu melakukan pengecekan nama PT terlebih dahulu sebelum pengajuan dilakukan agar proses pendirian tidak mengalami penolakan atau revisi.
Dokumen Syarat Pembuatan PT Baru yang Wajib Disiapkan
Selain memahami syarat utama pendirian perusahaan, anda juga perlu menyiapkan berbagai dokumen administratif pendukung. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting karena seluruh data tersebut akan digunakan dalam proses pembuatan akta, pengajuan AHU, hingga penerbitan izin usaha.
1. Dokumen Identitas Pendiri
Anda harus mempersiapkan dokumen identitas seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, mulai dari pendiri, komisaris, hingga direktur. Dokumen pribadi tersebut umumnya berupa KTP dan NPWP yang masih aktif serta sesuai dengan data administrasi perpajakan terbaru.
Kelengkapan identitas sangat penting karena seluruh data akan diverifikasi dalam sistem administrasi pemerintah. Jika terdapat perbedaan data atau NPWP belum aktif, proses pengajuan badan hukum maupun izin usaha berpotensi mengalami kendala di tahap validasi.
2. Data Perusahaan
Data perusahaan meliputi nama PT, alamat usaha, bidang usaha KBLI, struktur kepemilikan saham, hingga susunan direksi dan komisaris. Informasi tersebut nantinya dimasukkan ke dalam akta pendirian perusahaan dan menjadi bagian penting dalam syarat pembuatan PT baru.
Karena berkaitan langsung dengan sistem OSS dan AHU, data perusahaan harus dipastikan benar sejak awal. Kesalahan kecil seperti kode KBLI yang tidak sesuai sering menyebabkan proses penerbitan NIB atau izin usaha memerlukan revisi tambahan yang memakan waktu.
3. Dokumen Domisili
Dokumen domisili digunakan untuk menunjukkan alamat resmi perusahaan yang akan didaftarkan, berupa bukti kepemilikan gedung, perjanjian sewa kantor, maupun virtual office yang sesuai dengan ketentuan zonasi usaha di daerah setempat.
Saat ini, banyak wilayah telah menerapkan verifikasi tata ruang digital melalui OSS RBA. Karena itu, pemilihan alamat usaha tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar proses penerbitan izin dan NIB tidak terkendala masalah zonasi atau ketidaksesuaian peruntukan bangunan.
4. NIB untuk Memenuhi Syarat Pembuatan PT Baru
Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi bagian penting dalam legalitas perusahaan modern karena berfungsi sebagai identitas usaha resmi. NIB diterbitkan melalui sistem OSS RBA setelah perusahaan memperoleh pengesahan badan hukum dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya.
Keberadaan NIB membantu perusahaan menjalankan aktivitas bisnis secara legal, termasuk untuk kerja sama usaha, pengajuan rekening bank perusahaan, hingga kebutuhan perpajakan. Oleh karena itu, proses pengurusannya perlu dilakukan secara tepat agar bisnis dapat segera beroperasi secara resmi.
Hindari Kesalahan Ini saat Mendirikan PT
Banyak calon pendiri perusahaan terlalu fokus pada proses pembuatan akta, tetapi kurang memperhatikan detail administratif lain yang justru berpotensi menghambat legalitas usaha. Salah satu kesalahan paling umum yaitu memilih alamat usaha sebelum memastikan kesesuaian zonasi dan KBLI perusahaan.
Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan data tidak sinkron antara KTP, NPWP, dan dokumen perusahaan. Padahal, sistem digital saat ini melakukan validasi otomatis sehingga ketidaksesuaian data sekecil apa pun dapat menyebabkan proses pendirian PT tertunda cukup lama.
Tips Agar Proses Pendirian PT Lebih Cepat dan Minim Revisi
Sebelum memulai proses pendirian perusahaan, sebaiknya anda menentukan struktur bisnis secara jelas terlebih dahulu. Langkah ini membantu proses penyusunan akta menjadi lebih cepat karena seluruh informasi perusahaan sudah siap sebelum pengajuan dilakukan melalui notaris maupun OSS.
Selain itu, gunakan bantuan profesional yang memahami prosedur legalitas terbaru agar proses berjalan lebih efisien. Pendampingan yang tepat dapat membantu anda menghindari revisi dokumen, kesalahan KBLI, hingga hambatan teknis saat pengurusan NIB dan administrasi perusahaan lainnya.
Baca juga: Mengenal KBLI Mulai dari Pengertian, Fungsi, hingga Cara Menentukan
Sudah Siap Mendirikan PT Baru di 2026? Legal Kreatif Siap Bantu dari Awal sampai Beres
Mengurus legalitas perusahaan memang membutuhkan ketelitian tinggi karena setiap tahap saling berkaitan, mulai dari pemenuhan pemenuhan syarat pembuatan PT baru, pengecekan nama PT, pengurusan NIB, hingga kelengkapan dokumen perusahaan. Jika ada satu proses yang terlewat, pengajuan legalitas dapat tertunda lebih lama dari perkiraan awal.
Legal Kreatif siap membantu anda mengurus kebutuhan pendirian PT dan jasa pembuatan NIB secara lebih praktis, aman, serta sesuai regulasi terbaru.
Segera konsultasikan kebutuhan legalitas usaha anda bersama kami dengan klik tombol di bawah ini!
